Welcome to our website !

    Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Peribahasa yang kerap kali digunakan untuk memotivasi orang menabung, agaknya menjadi sebuah perumpamaan sistem pengumpulan sampah yang saat ini masih dominan diterapkan di Indonesia. Yap, sistem kumpul-angkut-buang yang selama ini masih kita anut menimbulkan tumpukan sampah dan tinggal menunggu bom waktu. Seperti yang terjadi pada TPA Cipeucang 3 bulan yang lalu. TPA yang berada di Tangerang Selatan ini meruntuhkan turap penyangga, dan longsoran pun terjadi, menumpahkan sampah ke sungai Cisadane. Kondisi tersebut akibat sistem pengelolaan sampah kumpul-angkut-buang yang masih dipertahankan dan ketergantungannya terhadap TPA. Tidak heran jika TPA menjadi penuh. 

    Sampah dikumpulkan, diangkut, dan kemudian dibuang ke TPA merupakan solusi penanganan sampah end-of-pipe, dimana pada sistem ini penanganan dilakukan saat sudah di hilir. Sistem ini memunculkan resistensi masyarakat terhadap TPA dengan menolak pembangunan TPA di daerahnya dan menutup akses jalan menuju TPA. Kejadian bencana longsor pada TPA Leuwigajah tahun 2005 silam, menjadi bukti bahwa penanganan di hilir bukan mengatasi permasalahan sampah, tetapi malah hanya memindahkannya saja.


      Krisis sampah yang sedang kita hadapi saat ini, membutuhkan solusi baru diluar sistem end-of-pipe untuk menanganinya. Kebutuhan akan teknologi canggih semakin menguat dan diharapkan dapat segera mengatasi sampah, serta memudahkan manusia dalam pengelolaanya. Namun, beberapa teknologi tersebut justru memunculkan masalah baru dalam solusi yang ditawarkannya, seperti Chemical Recycling, Insinerator, dan beberapa teknologi lainnya yang menggunakan prinsip pembakaran sampah dan daur ulang.

 


Pembakaran

     Penemuan-penemuan teknologi yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan sampah, justru membahayakan lingkungan. Diantaranya ada Insinerator, sebuah teknologi yang memanfaatkan proses pembakaran dalam pengolahannya. Proses pembakaran yang dilakukan mengubah material sampah menjadi energi. Namun, teknologi tersebut masih menghasilkan abu sisa dan polusi berbahaya bagi manusia yang tinggal disekitarnya. Penemuan-penemuan terkait teknologi pembakaran diungkapkan oleh GAIA (Global Alliance for Incinerator Alternatives) di situs resminya, tentang insinerator yang berjalan di Eropa. Mesin tersebut ternyata menghasilkan dioxin yang dikenal sebagai polutan paling berbahaya. Jumlah insinerator yang banyak dan tidak sebanding dengan sampah yang akan diolah, menimbulkan pemikiran baru kepada masyarakat untuk menyampah lebih banyak. Sampah-sampah tersebut dikumpulkan untuk dibakar pada alat tersebut dan diubah menjadi energi. Cara tersebut lebih diunggulkan daripada cara daur ulang yang hasilnya masih berupa fantasi, walaupun masih menghasilkan banyak dampak negatif bagi lingkungan.


      Di Indonesia, ada beberapa teknologi pembakaran yang mulai dioperasikan, diantaranya ada Refused Derived Fuel (RDF) di TPA Jeruklegi Cilacap, ITF (Intermediate Treatment Facility) di beberapa TPA di Jakarta, PLTSa TPA Jatibarang Semarang, PLTSa Benowo di Surabaya, dan “Tungku Ajaib” di Kabupaten Bandung. Teknologi tersebut juga memanfaatkan proses pembakaran dengan suhu yang tinggi sehingga akan menghasilkan fly ash dan bottom ash. Energi yang besar pun dibutuhkan apabila sampah tercampur antara organik dan anorganik. Tak sedikit biaya yang pemerintah keluarkan untuk mengoperasikan teknologi tersebut. Padahal listrik yang dihasilkan belum sebanding. Pada kenyataannya, seperti yang tulis pada laporan All-Talk and No Recycling yang dikeluarkan oleh GAIA, emisi GHG  (Green House Gasses) yang dihasilkan cukup besar, disaat industri mengklaim bahwa jumlah ini lebih sedikit dibanding emisi gas yang dihasilkan oleh minyak bumi konvensional.

 


Daur Ulang

    Selain pembakaran sampah, ada juga teknologi daur ulang seperti Chemical Recycling dan Mechanical Recycling. Teknologi ini mendaur ulang plastik menjadi plastik kembali. Pada tahun 1989, perusahaan-perusahaan plastik memulai kampanyenya secara diam-diam mengenai pemasangan simbol daur ulang pada produk perusahaan-perusahaan terkait dan membuat para aktivis lingkungan ikut menyetujui dengan dalih untuk mempermudah memisahkannya dan juga memudahkan proses daur ulang. Simbol daur ulang tersebut biasa kita temukan di bagian bawah botol/gelas air minum dalam kemasan (AMDK). Fakta bahwa sesungguhnya plastik tidak bisa dan tidak akan bisa didaur ulang ditutupi oleh industri. Hal tersebut ditemukan oleh media NPR dan PBS Frontline setelah menggali informasi internal dari industri terkait. Industri plastik menggelontorkan uang untuk menyebarkan informasi bahwa plastik dapat didaur ulang walau sebenarnya itu hanya fantasi belaka. Sebuah pendekatan “Build first, sell now, protect health later” menjadi dasar para perusahaan industri daur ulang untuk menjual berbagai macam produk mereka. Daur ulang yang melibatkan proses pembakaran didalamnya, dipopulerkan kepada publik dengan istilah-istilah yang menyamarkan ancaman bahayanya. 


      Masih berbicara tentang daur ulang, pada sebuah laporan yang diterbitkan oleh GAIA, dinyatakan bahwa dalam Chemical Recycling, kita mengenal adanya teknologi pirolisis dan gasifikasi yang dapat mengubah sampah plastik menjadi plastik kembali dan siap untuk digunakan. Namun pada kenyataannya, teknologi tersebut tidak menjadi solusi, justru menimbulkan masalah baru di sektor ekonomi dan lingkungan. Masalah tersebut adalah :

a.            Daur ulang kimia menghasilkan bahan kimia yang beracun dan berbahaya bagi lingkungan,
b.            Daur ulang kimia menghasilkan jejak karbon dalam jumlah yang cukup besar,
c.            Daur ulang kimia belum terbukti berhasil dalam jumlah yang besar,
d.            Daur ulang kimia masih belum bisa bersaing di pasaran, 
e.            Daur ulang kimia tidak cocok dengan konsep ekonomi sirkular.


    Dengan adanya penemuan-penemuan tersebut, bisa menjadi pertimbangan bagi seluruh pihak, khususnya pemerintah dalam menentukan kebijakan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah. Tidak hanya plastik, tetapi juga material sampah lainnya. Berbagai macam aspek harus diperhatikan supaya tidak menimbulkan permasalahan baru yang berdampak pada kerusakan lingkungan. 


      Lalu, apakah dengan munculnya permasalahan tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk menangani sampah dan tetap menumpuknya di TPA? Coba bayangkan, jika kita tidak segera mencari solusi yang baik dan masih melakukan konsumsi seperti biasa, pada tahun 2040 sekitar 30 juta metric ton per sampah berakhir di lautan per tahunnya. 

 


Pengelolaan Sampah yang Sebenarnya

        Solusi yang tepat untuk menggantikan teknologi-teknologi di atas, hendaknya dapat menggantikan sistem end-of-pipe, yang tidak ada upaya untuk mengurangi produksi sampah dari sumber. Penanganan seharusnya tidak hanya terjadi di hilir, tetapi juga di hulu. Di Indonesia sudah terdapat kebijakan nasional yang mendukung perbaikan pengelolaan sampah yang tercantum pada UU No. 18 tahun 2008 dan PermenLHK No. 75 tahun 2019, dimana semua stakeholder (Masyarakat, Pemerintah dan Produsen) berperan dan bersinergi di ranahnya masing-masing.


     Sesuai dengan amanat UU No. 18 tahun 2008, ada sebuah solusi yang saat ini sedang gencar dilakukan di beberapa kota di Indonesia, yaitu Zero Waste Cities. Dalam praktiknya, Zero Waste Cities mengutamakan pengelolaan sampah dari sumber dan dilakukan secara desentralisasi dalam skala kewilayahan. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban sampah menuju TPA. Di Bandung, kita mengenal program Kang Pisman yang menganut sistem Zero Waste Cities. Bersama pendampingan oleh YPBB, program ini sudah berjalan sejak tahun 2017 menangani sampah dari sumber dan telah berhasil mengurangi sampah sebanyak 23,13%. Sama halnya dengan kota Bandung, Program Cimahi Barengras di Kota Cimahi juga telah menunjukkan keberhasilannya dalam melaksanakan Zero Waste Cities. Data yang masuk pada data YPBB hingga bulan September 2020 ini, sekitar 38% sampah sudah tertangani sejak dari sumber dan mengurangi beban menuju TPA. Dukungan dari berbagai pihak tentunya sangat dibutuhkan dalam pencapaian cita-cita bersama menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari permasalahan sampah.


Gambar : Infografis Pencapaian Program Zero Waste Cities di Kota Bandung Tahun 2020


Gambar : Infografis Pencapaian Program Zero Waste Cities di Kota Cimahi Tahun 2020




Sumber :

Data YPBB

Patel, D., Moon, D., Tangri, N., Wilson, M. (2020). All Talk and No Recycling: An Investigation of the U.S. “Chemical Recycling” Industry. Global Alliance for Incinerator Alternatives. www.doi.org/10.46556/WMSM7198

UU No. 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Permenlhk No. 75 tahun 2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen

https://www.npr.org/2020/09/11/897692090/how-big-oil-misled-the-public-into-believing-plastic-would-be-recycled

https://www.no-burn.org/europewasteburning/

https://www.nationalgeographic.com/science/2020/07/plastic-trash-in-seas-will-nearly-triple-by-2040-if-nothing-done/



Cimahi, 21 September 2020. Program pemilahan sampah dari sumber, Cimahi Barengras (Bareng-bareng Kurangi Sampah), sudah melayani 19 ribu jiwa di tahun 2019 yang tersebar di 15 Kelurahan di Kota Cimahi. Tingkat partisipasi pemilahan di tahun 2019 mencapai rata-rata 63%. Pengurangan sampah ke TPA dari area yang sudah melakukan pengumpulan terpilah mencapai 35%. 

 

Jumlah warga yang menjalankan program ini akan bertambah sebanyak kira-kira 5.300 jiwa di akhir tahun 2020. Fokus penerapan program sampai dengan bulan Desember 2020 adalah di 5 RW di Kelurahan Melong yang terletak di sekitar TPS3R Melong. Program Cimahi Barengras di Kelurahan Melong mulai diterapkan di bulan September. 

 

Sampai tulisan ini ditulis sudah ada 2 RW, yaitu RW 10 dan RW 11, yang menerapkan program tersebut. 1.255 jiwa dari 346 rumah sudah diedukasi dari rumah ke rumah dan mulai menerapkan program pemilahan dari sumber. 


Proses monitoring oleh Patih DLH saat pengangkutan sampah terpilah di Kelurahan Melong Cimahi


Data tanggal 21 September memperlihatkan sudah terjadi pengurangan sampah rata-rata sebesar 38% di 2 RW tersebut. Setelah 5 RW sampai akhir tahun ini, tahun depan rencananya akan dilanjut dengan 2 kelurahan model, di mana sudah tersedia TPS3R atau Pusat Daur Ulang di dalam kawasannya.

 

Timbulan sampah di Kota Cimahi saat ini mencapai 271 ton per hari. Sampah harus dikelola mulai dari hulu sampai dengan hilir. Komposisi sampah menurut Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Kota Cimahi 50 persennya merupakan sampah organik. 35% komposisi sampah berupa sampah yang bisa didaur ulang dan masih laku dijual. Sisanya merupakan residu.



Dukungan Pemerintah Kota Cimahi untuk memastikan program pemilahan sampah dari sumber ini tetap berjalan adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi menurunkan Tim Patih (Patroli Kebersihan) untuk edukasi dan monitoring penerapan pemilahan sampah. Fasilitas pengelolaan sampah organik berupa biodigester pun disediakan di beberapa lokasi.

 

Biodigeser sebagai pengolah sampah organis di RW 16 Kelurahan Utama Cimahi 

Tak hanya dukungan formal dari Pemerintah Kota Cimahi, para pejabat terkait pun sudah mulai menerapkan pemilahan sampah di rumahnya, bahkan mengelola sampah organiknya sendiri sehingga sudah tidak mengeluarkan lagi sampah sisa makanan dan daun-daunan dari rumahnya.

 

“Ternyata dari sampah organik keseharian yang keluarga saya buang ke lubang sampah yang saya buat (70 X 70 X 150 cm) itu 1,5 tahun saya tidak membuang sampah organik ke luar” menurut pengakuan Usep Koswara, Kepala UPTD Pelayanan Persampahan DLH Kota Cimahi.

 

“Saya berpesan kepada masyarakat jangan bermudah-mudah menyampah. Sampah itu terangkut jumlahnya akan sangat sedikit kalau masyarakat sudah bisa mengolah sampah. Jadi sampah residu saja yang kita buang. Nah sampah yang bisa dimanfaatkan silahkan dimanfaatkan,” lanjut Usep.

 

“Mari kita kelola sampah dengan baik. Bawa kantong belanja kalau mau berbelanja sehingga tidak menghasilkan sampah. Bawa tempat minum, tempat makan kemanapun beraktivitas. Di hilir mari kita pilah sampah, agar sampah yang dibuang ke TPA bisa berkurang. Bagaimana caranya? Pilah sampah organik dan anorganik. Kita ambil manfaatnya.” Begitu himbauan Muhammad Ronny selaku Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, dalam video wawancara yang dilangsungkan di awal bulan ini.

 


Himbauan itu juga dipraktekkan di rumahnya sendiri. 13 anggota keluarganya diedukasi mengenai pengelolaan sampah. Sampah organik diolah di rumahnya menggunakan Black Soldier Flies yang didapat dari budidaya di TPS3R Melong, Kota Cimahi. 


Informasi lebih lanjut tentang program Zero Waste Cities di Cimahi dapat menghubungi Rikrik Sunaryadi di 0852-2052-2569.

 

Tentang Program Zero Waste Cities dan YPBB

 

Zero Waste Cities adalah program pengembangan model pengelolaan sampah berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi di kawasan pemukiman. Program Zero Waste Cities diinisiasi oleh Mother Earth Foundation di Filipina. YPBB telah mereplikasi dan menyesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing sejak tahun 2017 di tiga kota, yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung. Tahun 2019 program Zero Waste Cities telah menambah lingkup kotanya ke Denpasar dan Surabaya yang akan dijalankan oleh Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) serta Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton).

 

Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengelolaan sampah di tingkat Kota/ Kabupaten. Bila diterapkan dalam skala luas, dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kota/ Kabupaten, program ini diharapkan dapat membantu Kota/Kabupaten dalam mencapai target pengurangan sampah yang diamanatkan dalam Kebijakan Strategis Pengelolaan Sampah Nasional tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

 

YPBB adalah organisasi non-profit profesional berlokasi di Kota Bandung yang konsisten dalam mempromosikan dan mempraktekkan pola hidup selaras alam untuk mencapai kualitas hidup yang baik dan berkelanjutan bagi masyarakat.




Bagi para ibu rumah tangga, pasti sudah akrab dengan Mang Sampah atau Tukang Sampah. Ya, Mang Sampah atau Tukang Sampah adalah sebutan khas Bandung Raya bagi para petugas pengumpul sampah, yang setiap harinya keliling mengitari kompleks perumahan atau pemukiman warga. Kebanyakan memang petugas pengumpulan sampah memang laki-laki. Tugasnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengambil dan mengumpulkan sampah yang dihasilkan oleh warga di Bandung Raya menggunakan gerobak atau motor roda tiga.

 

Petugas pengumpul sampah memiliki peran krusial dalam mewujudkan sebuah kota menjadi Zero Waste Cities. Para petugas ini menjadi garda terdepan dalam menangani masalah sampah. Peran ini cukup penting jika kita menginginkan kota yang kita tinggali menjadi kota yang bersih dan nyaman serta asri. Namun, tahukah Anda bahwa tugas yang mulia dan sangat membantu kita ini, memiliki resiko yang cukup berat. 

 

Coba bayangkan jika anda harus menggantikan tugas pengumpul sampah untuk mengambil dan mengumpulkan sampah satu kompleks dengan jumlah KK kurang lebih sebanyak 300 KK! Lalu Anda disuruh untuk memilah dan memungut sampah yang sekiranya masih bisa digunakan atau dimanfaatkan, namun kondisinya sudah tercampur dengan sampah makanan yang sudah membusuk. Pasti jijik dan bau dong ya. Mereka harus terpapar langsung dengan sampah yang kotor dan mau tidak mau harus bertemu dengan makhluk mikro yang bernama kuman, bakteri dan virus. Selain makhluk mikro tadi, ada juga gas beracun yang berpotensi besar dihasilkan oleh campuran antara sampah organik dan anorganik. Ya, gas metana merupakan satu dari sekian banyak gas beracun yang keberadaannya mengancam nyawa manusia.

 

Perlu kita ketahui bersama, resiko yang harus dihadapi oleh petugas pengumpul sampah ternyata masih belum sebanding dengan upah yang diterima. Rendahnya upah yang diterima ditambah belum adanya jaminan kesehatan menjadi salah satu hal yang harus menjadi perhatian kita terutama pemerintah. 

 

Beberapa kasus pernah terjadi di Bandung Raya akibat minimnya kepedulian terhadap kesehatan petugas pengumpul sampah. Pada tahun 2018, ada almarhum Hermawan yang meninggal akibat luka terkena tusukan sate yang dibuang dan bercampur dengan sampah lainnya. Selain itu, ada mang Udin, petugas sampah RW 09 Kelurahan Sukaluyu, Kota Bandung, pernah beberapa kali terluka akibat sampah tusuk sate dan jatuh sakit karena paparan aroma sampah tercampur. Ada juga mang Kosasih, Petugas Pengumpul Sampah RW 07 Kelurahan Padasuka, Kota Cimahi, yang sempat pincang akibat terkena tusuk sate. Dari kasus tersebut, bisa kita ketahui, bahwa perlengkapan yang masih minim seperti sepatu boots dan masker diperlukan oleh petugas pengumpul sampah dalam menghindari resiko yang mereka hadapi. 


Kasman, petugas pengumpul sampah RW 19 Kelurahan Cigugur Tengah Cimahi


“Gerobak yang layak, soalnya sudah agak rusak.” kata Kasman salah satu petugas pengumpul sampah 19 Kelurahan Cigugur Tengah Cimahi yang sempat diwawancarai oleh tim lapangan Zero Waste Cities YPBB. Selain sepatu boots, untuk menghindari resiko tersebut, setidaknya petugas pengumpul sampah membutuhkan peralatan pengumpulan sampah yang layak dan aman untuk digunakan, seperti gerobak yang layak pakai untuk mengangkut sampah, motor roda tiga untuk memudahkan penarikan gerobak, gacok untuk membongkar sampah yang terkumpul, masker untuk menahan udara dan gas beracun supaya tidak terhirup, sarung tangan untuk melindungi kulit supaya tidak terkena kontak dengan kuman, bakteri maupun virus berbahaya dan beberapa peralatan lainnya guna menunjang keamanan dan memudahkan pekerjaan mereka. 

 

Kita perlu mengapresiasi beberapa usaha pemerintah daerah, seperti  program Kang Pisman di Kota Bandung dan Cimahi Barengras di Cimahi. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka untuk meminimalisir jumlah sampah yang diangkut ke TPA yang secara langsung hal tersebut juga meminimalisir resiko yang dihadapi petugas pengumpul sampah. Dengan adanya pemilahan dari rumah sebagai salah satu aspek yang ditekankan pada program tersebut, akan turut serta mengurangi dampak yang membahayakan bagi para petugas pengumpul sampah ini. Namun, hal itu masih belum dirasa cukup untuk membantu kesejahteraan para petugas pengumpul sampah. Mereka juga mengakui bahwa mereka ingin adanya pengakuan dan upah yang layak sebagai pekerja formal oleh pemerintah. Peraturan Daerah dan jaminan kesehatan menjadi poin penting lainnya yang dibutuhkan oleh para petugas pengumpul sampah. 

 

Sebagai upaya kepedulian akan kesejahteraan petugas pengumpul sampah, YPBB telah menyelenggarakan pengumpulan donasi yang sampai saat ini sudah berjalan 3 tahap. Sebanyak 228 petugas pengumpul sampah yang berada di 3 wilayah dampingan YPBB, sudah menerima bantuan berupa APD sepatu boots, sabun cuci tangan dan beberapa kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng. Namun kesejahteraan para petugas pengumpul sampah tidak selamanya bergantung kepada donasi bukan? Mereka butuh kehidupan yang layak dan terjamin supaya bisa mengerjakan tugasnya dengan baik sebagai garda terdepan untuk menangani masalah sampah.



Selain upaya pengurangan sampah yang dibahas di hari pertama (8 September 2020) dalam rangkaian acara webinar Forum Daerah Bebas Plastik, inisiatif dalam upaya penanganan pun telah dilakukan di beberapa daerah. Target penanganan sampah nasional adalah 70% di tahun 2025.

“Di kota Bandung kita sudah bergerak melakukan pengumpulan terpilah melayani dari 8 ribu jiwa di tahun 2018, sekarang sudah melayani 25 ribu jiwa. Untuk Cimahi dari 8 ribu jiwa sudah mencapai 19 ribu jiwa di tahun 2019.  Tingkat partisipasi pemilahan, yang merupakan kunci untuk mencapai circular economy, di Kota Bandung mencapai rata-rata 37% sedangkan di Kota Cimahi mencapai rata-rata 63%. Sedangkan pengurangan sampah ke TPA dari area yang sudah melakukan pengumpulan terpilah di Kota Bandung mencapai 23% dan Kota Cimahi mencapai 35%,” papar David Sutasurya, Direktur Eksekutif YPBB.

 

Cimahi dan Bandung, sejak tahun 2017 menerapkan menjadi model Zero Waste Cities yang dikembangkan YPBB.Program Zero Waste Cities adalah pengembangan sistem pengumpulan sampah terpilah dan pengolahan sampah secara holistik dan berkelanjutan. Meliputi aspek edukasi, operasional, kelembagaan, regulasi, dan pembiayaan.

 

Di Kota Bandung, Zero Waste Cities dikenal dengan Gerakan Kang Pisman (singkatan dari Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan) yang dicanangkan sejak tahun 17 Oktober 2018 oleh Pemerintah Kota Bandung. Saat ini sudah ada total 143 Kawasan Bebas Sampah di Kota Bandung yang sudah melakukan pengelolaan sampah secara mandiri, menurut pemaparan Dr.Kamalia Purbani MT , Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.

 

Persoalan sampah tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan terpisah dengan isu lainnya. “Gerakan Kang Pisman tidak lagi menjadi gerakan sektoral tapi akan dikaitkan dengan ketahanan pangan,” tutur Kamalia. Gerakan Kang Pisman berkolaborasi dengan Gerakan Buruan Sae (buruan adalah halaman dalam bahasa Sunda) atau  program Waste to Food.

 

Sedangkan di Kota Cimahi program Zero Waste Cities dikenal dengan Program Cimahi Barengras (Bareng-bareng Kurangi Sampah), dengan filosofi logo 3R (reduce, reuse, recycle) dan matahari di tengahnya yang bisa membuat dunia bengras atau terang.

 

Menurut Muhammad Ronny, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, tantangan tahun ini program terpaksa tertunda karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Walaupun ada keterbatasan anggaran, Kota Cimahi saat ini tetap menerapkan program Cimahi Barengras dengan fokus di 5 RW sekitar TPS3R Melong RW 31.

 

Tiga kekuatan penting dari program Zero Waste Cities menurut Prigi Arisadi, perwakilan Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI), yaitu munculnya informasi karakter sampah sehingga bisa mengetahui bagaimana sebaiknya penanganan sampah di suatu wilayah. Kekuatan kedua adalah dilakukannya edukasi rumah ke rumah sehingga ada peluang untuk melibatkan masyarakat dan berkontribusi. Ketiga, kebersamaan karena adanya proses pembentukan komite pengelolaan sampah. Setiap level di desa punya kesempatan untuk kontribusi ide, material untuk pengurangan sampah di wilayah.

 

Selain Kota Bandung, Kota Cimahi, Kecamatan Soreang, model Zero Waste Cities ini juga sudah mulai dikembangkan di Kabupaten Gresik (bekerjasama dengan Ecoton), Denpasar (bekerjasama dengan PPLH Bali), dan Medan (bekerjasama dengan Walhi Sumatera Utara) sejak tahun 2019. Di Jawa Barat, tahun ini Zero Waste Cities rencananya akan dikembangkan ke beberapa kota di sekitar Citarum. “Kita coba kembangkan model-model lebih banyak di Citarum. Ini kontribusi kami untuk mendukung target pemerintah provinsi dan pusat untuk Citarum,” tutur David.

 

Pola pengelolaan sampah saat ini yang bertumpu pada model kumpul angkut buang, akan menciptakan kebergantungan pada teknologi dan cara pengolahan padat modal yang dikembangkan di negara-negara kaya. Model Pengelolaan Sampah seperti Zero Waste Cities yang bertumpu pada pemilahan sampah dan pengolahan di skala lokal, justru berupaya untuk membuat kota-kota lepas dari metode pengelolaan sampah yang mahal. “Negara-negara berkembang, seperti Indonesia, harus menemukan model pengelolaan sampahnya sendiri, bukan meniru model yang sudah berkembang di negara-negara kaya,” kata David.

 

“Inisiatif Zero Waste Cities yang sedang dijalankan beberapa kota merupakan implementasi amanah Undang Undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dan pencapaian target Jakstrada dan Jakstranas” menurut Ria Ismaria, Ketua Forum Bandung Juara Bebas Sampah (BJBS)


Bagi kota/kabupaten lain yang tertarik, ingin mendapatkan penjelasan lebih jauh tentang bagaimana Zero Waste Cities dijalankan, sekaligus ikut serta di dalam jaringan kerja dan belajar, bisa mengisi form berikut http://bit.ly/FormKetertarikanZWCPemda.

 

Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP), Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan (YPBB), dan Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) menyelenggarakan Forum Daerah Bebas Plastik pada tanggal 8-9 September 2020. Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Webinar dan YouTube. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi narahubung Melly (+62 821 2600 3635)

 

 “Sepatu boots” adalah jawaban paling banyak dilontarkan para petugas pengumpul sampah ketika ditanya benda yang paling disukai dari paket yang dibagikan. “Untuk pengangkutan sampah biar tidak ketusuk seperti tusukan sate”, alasan yang dilontarkan oleh Juhana, petugas pengumpul sampah RW 07 Padasuka, Kota Cimahi. “Untuk keselamatan kerja,” ucap Cucu, petugas pengumpul sampah RW 03 Cibeber, Kota Cimahi.

Juhana, petugas pengumpul sampah RW 7 Padasuka Cimahi

Paket yang dibagikan kepada 228 petugas pengumpul sampah tersebut berisi satu pasang sepatu boots, satu botol sabun cuci tangan, lima kilogram beras, dan dua liter minyak goreng. Mereka adalah para petugas pengumpul sampah di wilayah dampingan YPBB yang tersebar di Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung. 

Paket gelombang ketiga bagi petugas pengumpul sampah RW

Kali ini penerima pembagian paket adalah para petugas pengumpul sampah RW yang telah menerapkan tahapan Program Zero Waste Cities. Mereka terpilih menerima paket sebagai apresiasi karena konsistensinya melakukan pengumpulan terpilah. Harapannya dengan penggalangan dana ini kesehatan dan kesejahteraan petugas pengumpul sampah tetap mendapat perhatian penuh dari berbagai pihak (terutama pemerintah). Dan mereka tetap bisa bekerja membantu masyarakat dalam pengumpulan sampah secara terpilah dari rumah ke rumah. Sehingga kinerja pengelolaan sampah semakin baik dan bisa berkelanjutan.


Pembagian paket tersebut merupakan bagian dari rangkaian donasi yang mulai terkumpul di bulan yang sama sejak pertama kalinya pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia. Dua gelombang pembagian paket donasi sudah dilakukan sejak 26 Maret 2020. 


Gelombang ketiga ini mendapat dukungan Emergency Solidarity Fund dari GAIA (Global Alliance for Incinerator Alternatives). Dana tersebut digalang dengan kesadaran bahwa para petugas pengumpul sampah adalah sektor pekerja informal yang harus tetap bekerja dan beresiko terpapar Covid-19 selama pandemi. Dukungan dana juga berasal dari Explorekeun yang tergerak akan kondisi petugas pengumpul sampah. Selain itu juga ada sisa donasi dari gelombang kedua. Total terkumpul untuk gelombang kali ini adalah Rp 56.081.603,-. Pembagian paket donasi dilakukan di rentang 9 - 22 Agustus 2020.

 

“Program ini dilakukan karena pemerintah belum hadir di sektor pengumpulan. Sektor yang justru paling krusial kalau kita mau mencegah sampah masuk sungai. Kehadiran sistem pemerintahan di pengumpulan secara bertahap sedang diuji coba di kota Bandung dan Cimahi. Mulai dengan PERDA baru yang sudah selesai, dan sekarang ke tahap penyiapan aturan teknis dan uji coba di dua kelurahan di setiap kota. Kalau proses ini berhasil, ke depan APD petugas tidak perlu mengandalkan donasi lagi,” menurut David Sutasurya, Direktur Eksekutif YPBB.


Peraturan Daerah Kota Bandung No.9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sudah menyebutkan tentang sertifikasi petugas sampah dalam pasalnya.


Saat ini petugas pengumpul sampah di Indonesia masih merupakan pekerja informal. Kondisi ini tidak memungkinkan para pengumpul sampah mencapai standar kerja yang cukup, termasuk standar keselamatannya. Juga tidak memungkinkan pemerintah menerapkan kebijakan yang dapat memastikan kesejahteraan para petugas ini.


Pemerintah kota/kabupaten perlu mulai mengembangkan kebijakan pembiayaan yang dapat mendanai pengelolaan sampah yang tepat, termasuk petugas pengumpul sampah bisa dibayar layak. Pendapatan petugas sampah di Kota Bandung dan Kota Cimahi di rentang 300 ribu sampai tidak lebih dari dua juta rupiah per bulan. Tanpa ada jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.

 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi sudah menganggarkan untuk uji coba penerapan pengumpulan sampah terpilah dari sumber di dua kelurahan. Anggaran tersebut kemudian direalokasi untuk penanganan situasi darurat Covid-19. Sehingga rencana penerapan di Kelurahan Cibabat dan Kelurahan Pasirkaliki, Kota Cimahi, terpaksa mundur dan akan dilakukan di tahun 2021. 


Di Kelurahan Sukamiskin dan Kelurahan Cihaurgeulis, Kota Bandung, masing-masing petugas mendapat insentif sebesar Rp 1.250.000,- dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung untuk melakukan pengumpulan terpilah. Kebijakan ini berlaku selama satu tahun di kedua kelurahan model tersebut. Kelurahan Neglasari berinisiatif memberi insentif untuk pengawas petugas pengumpul dan pengelola sampah kelurahan.


Perhatian terhadap petugas sampah sudah mulai dilakukan di Kota Bandung dan Kota Cimahi, walaupun masih terbatas di kelurahan model. Kebijakan pembiayaan tersebut masih bersifat temporer, belum bisa terjamin keberlanjutannya. Perjalanan masih panjang dalam mensejahterakan petugas sampah dan memastikan keselamatan kerjanya.


Info lebih lanjut dapat menghubungi Abdullah (0812-2617-1939). Dokumentasi foto kegiatan distribusi paket terdapat disini: Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung.



Sampah menjadi isu yang tak dapat dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Semua lapisan masyarakat merasakan langsung dampak yang ditimbulkan bila sampah tak terkelola dengan tepat. Mulai dari sebatas pemandangan yang tak sedap akibat tumpukan sampah liar, hingga bencana banjir. Tidak lupa, lebih dari satu decade yang lalu pun pernah terjadi bencana yang tidak terbayangkan sebelumnya; peristiwa longsornya TPA Leuwigajah di Kota Cimahi.
Perbaikan Sistem Pengelolaan Sampah Sebagai Bentuk Pelayanan Publik
Sistem pengelolaan sampah yang saat ini berjalan di tengah masyarakat merupakan salah satu bentuk pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat. Peristiwa longsornya TPA Leuwigajah telah cukup memberikan gambaran, betapa pentingnya pengelolaan sampah yang terintegrasi. Dalam hal ini, Kepala DInas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Muhamad Ronny, menyatakan keteguhannya untuk pengelolaan sampah yang lebih baik. “Kami berkomitmen dalam pengelolaan sampah di kawasan, terutama dalam hal pengurangan sampah…”
(Petugas Patroli Lingkungan Hidup (Patih) DLH Cimahi saat sedang memonitor pemilahan sampah dari rumah warga.)
Komitmen serupa pun datang dari Kepala Bidang DLHK Kota Bandung, Sopyan, yang memang sudah menjadikan isu pengelolaan sampah sebagai fokus utama. Sopyan mengungkapkan, DLHK sedang mencoba melakukan peningkatan pelayanan pengelolaan sampah, diantaranya dengan mengoptimalkan pengumpulan terpilah dari rumah. Lebih lanjut, akan ada integrasi pada keseluruhan sistem pengelolaan sampah di Kota Bandung, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga fasilitas operasional pendukung seperti TPS. “Selama ini masih ada yang bolong dalam sistem, itu yang perlu dilengkapi...”
Alasan Kuat Dibalik Komitmen Pengelolaan Sampah
Sopyan mengungkapkan bahwa pihak pemerintah memiliki beragam alasan untuk menjalankan perbaikan pengelolaan sampah. Ia menekankan, alasan yang paling utama adalah karena tingginya biaya operasional pengangkutan, mengingat Kota Bandung tidak memiliki TPA. Sopyan juga memprediksi akan adanya kenaikan biaya operasional dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, yang disebabkan oleh pemindahan TPA ke Legok Nangka.
Sopyan juga menambahkan bahwa setidaknya 50% sampah yang dibuang ke TPA adalah sampah organis. Ia yakin, jika jumlah sampah organis dapat dikelola di wilayah, maka akan mengurangi beban pembuangan ke TPA. Senada dengan Sopyan, Kepala PD Kebersihan, Gun Gun Saptari, juga yakin bahwa sampah memang sudah seharusnya ditangani sejak dari sumber. “Pola campur kumpul, angkut buang, bukan solusi yang terbaik… kita gak mungkin terus andalkan TPA…”
(Kondisi sampah di TPA Sarimukti yang makin bertambah dari hari ke hari)

Apa yang Perlu Dilakukan Masyarakat untuk Mendukung Perbaikan Pengelolaan Sampah ?
Pemerintah, baik di Kota Bandung dan Kota Cimahi, saat ini sedang berusaha untuk memperbaiki pengelolaan sampah. Perbaikan ini mulai dari tata kebijakan seperti JAKSTRANAS dan JAKSTRADA, peningkatan operasional pengelolaan sampah, hingga penyediaan fasilitas pendukung pengelolaan sampah. Selagi pemerintah berupaya untuk meningkatkan pelayanan mereka, kita sebagai masyarakat diajak untuk melakukan upaya sederhana di rumah; pemilahan sampah. Sopyan berujar “… Untuk dukung sistem ini, masyarakat cukup melakukan pemilahan sampah saja, selagi pemerintah meningkatkan perannya (dalam pengelolaan sampah)…”.
(Pemilahan dari rumah mempermudah pengelolaan sampah selanjutnya)

Yuk pilah sampah dari rumah!